YOGYAKARTA — Ratusan hingga ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Universitas Islam Indonesia (UII) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (20/10/2026). Aksi yang dimulai sejak pukul 11.00 WIB ini bertitik kumpul di LKBH UII dengan mengenakan dress code dominan hitam sebagai bentuk penegasan sikap dan keprihatinan atas dinamika kebangsaan saat ini.
Aksi damai ini membawa agenda utama berupa evaluasi dua tahun berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam seruannya, massa mengkritisi berbagai persoalan mendesak yang mencakup ranah ekonomi, sosial, hingga kebijakan publik. Mulai dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang kian menekan daya beli masyarakat kelas menengah dan memicu peralihan ke Pertalite, hingga sorotan terhadap keberlangsungan ekonomi lokal pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dinilai perlu meminimalisasi keterlibatan unsur militer dan lebih mengedepankan tenaga ahli secara profesional.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti evaluasi ketat atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat munculnya laporan kasus keracunan makanan yang melibatkan ribuan siswa dan santri, serta mendesak langkah konkret pemerintah dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus mengancam kesehatan masyarakat melalui risiko ISPA.
Turut hadir di tengah massa aksi, Alfi Noor Muhammad, Demisioner Ketua LEM FBE UII yang saat ini menjabat sebagai Badan Pengawas dan Konsultasi (BPK) ISMEI, menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah nyata mahasiswa dalam merespons dinamika sosial-ekonomi yang di rasakan masyarakat.
“Isu yang diangkat hari ini sangat krusial karena bersentuhan langsung dengan stabilitas ekonomi, arah kebijakan politik nasional dan lambat nya pemerintah dalam merespon bencana yang mengancam kesehatan masyarakat, serta ditambah kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM, hingga efektivitas program-program pemerintah yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat bawah dan kelas menengah, sebagai bagian dari mahasiswa dan lembaga pengawas di bidang ekonomi, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pemerintah tetap berada di jalur yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujar Alfi Noor M.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan kader HMI FBE UII, Erzario Amanda, menyampaikan bahwa komitmen mahasiswa dan kader HMI untuk terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis.
“Bagi saya selaku kader HMI FBE UII, mahasiswa tidak boleh sekadar menjadi penonton saat ketimpangan dan persoalan bangsa terjadi. Kami memiliki tanggung jawab moral, religius, dan intelektual untuk melayangkan kritik berbasis kajian objektif serta mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar berpihak pada kemaslahatan rakyat. Kami mendesak seluruh pemangku kebijakan untuk membuka mata, hati, dan pikirannya agar tidak bersikap tuli serta buta terhadap penderitaan dan beban ekonomi yang dirasakan rakyat saat ini. Aksi ini bukan sekadar panggung menyampaikan tuntutan, melainkan ikhtiar dan bentuk kepedulian nyata kami sebagai mahasiswa terhadap masa depan bangsa ketika kebijakan publik menyangkut hidup rakyat,” tegas Erzario
Melalui aksi ini, aliansi Mahasiswa UII dan HMI Cabang Yogyakarta mendesak DPRD DIY untuk segera menindaklanjuti dan meneruskan poin-poin tuntutan hasil kajian ini ke tingkat pemerintah pusat demi terwujudnya evaluasi kebijakan yang nyata.(ade)
