Dengan dimulainya PPDB untuk SMA negri sejak tanggal 24 Juni yang lalu, Masyarakat Pejuang Zonasi (MPZ) dibawah kordinator Sri deviyani, Idam Khalik dan Israwati mengadakan pengawalan ketat dengan cara memantau secara online ataupun offline.
Dalam pantauan dua hari ini kami mulai merasa jarak semakin menciut dan beberapa temuan diantaranya ada casis berada di lokasi yang sama tetapi jaraknya berbeda.
“Ini menjadi cataton penting yang akan kami usut, lagi pula dengan semakin ketatnya Permendikbud tentang PPDB ini seharusnya penyaringan bisa lebih real” ujar sri deviyani.
Sebelumnya MPZ telah melakukan usaha pencegahan kecurangan dengan mandatangi Ombudsman yang merupakan mitra Kemendikbud dalam mewujudkan PPDB bersih.
Pada pertemuan tersebut MPZ bertemu langsung denga Pimpinan Ombudsman Perwakilan Riau Bambang.
MPZ telah menjabarkan segala permasalahan kecurangan yang seharusnya juga dipahami Obdudsman dari kasus-kasus tahun lalu. Kami juga sudah memberikan informasi perihal data tamping dan lainnya.
Dan kami juga meminta ombudsman untuk menyampaikan kepada pihak terkait untuk meminta dicantumkan alamat siswa pada system penerimaan agar masyarakat bisa menjadi sosial kontrol.
Dan kami kecewa karena pada system PPDB tahun ini tetap tidak dicantumkan. “Apakah ini kesengajaan untuk celah kecurangan yang diaminkan berbagai pihak?, tanya Sri deviyani gusar.
Sehubungan hal diatas, MPZ melalui Sri deviyani meminta PJ Gubernur Riau betul betul concern dengan masalah PPDB ini, karena menyangkut nasib anak bangsa.
“Jangan terjadi seperti gubernur sebelumnya, seperti terjadi pembiaran atau bahkan mungkin konspirasi berbagai pihak pada PPDB ini” tambah Sri deviyani geram.
Hanya PJ Gubernur harapan kami, sebagai orang Nomor satu di Riau dapat mengintruksikan dengan tegas kepada bawahannya untuk pelaksanaan PPDB bersih.
“Jika semua pihak terkait, pemprov, ombudsman, kepolisian, KPK dan lainnya memang niat menciptakan PPDB bersih tentu mudah saja, tidak sebatas seremoni fakta integritas semata, dan kami sebagai rakyat tidak perlu berteriak setiap tahun dan MPZ juga meminta agar dilaksanakan verifikasi faktual,” tutup Sri deviyani penuh harap.
( THY)
