Pekanbaru (Koalisinews.com), — LSM Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Riau menyatakan dukungan terhadap langkah Gubernur Riau melakukan penghematan anggaran melalui pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 30 persen untuk periode Oktober–Desember 2025, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Riau tertanggal 24 November 2025.
Ketua KIB Riau, Hariyadi, SE, mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah realistis untuk menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah proyeksi pendapatan yang tidak optimal pada akhir tahun anggaran.
“Pemotongan TPP ASN memang berat, tetapi secara fiskal ini langkah yang perlu diambil untuk mencegah defisit. Kami mendukung,” ujarnya.
Namun, Hariyadi menekankan bahwa kebijakan penghematan tidak boleh hanya dibebankan kepada ASN. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau harus menerapkan efisiensi secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah, terutama terhadap kegiatan yang tidak termasuk pelayanan dasar maupun program prioritas.
“Tidak boleh ASN yang dikorbankan, sementara ada anggaran lain yang sifatnya tidak mendesak tetap dijalankan,” tegasnya.
KIB Riau memberikan contoh kegiatan dalam APBD-P 2025 Sekretariat DPRD Riau yang dinilai tidak mendesak dan seharusnya ditunda, seperti:
1. Kegiatan fisik bernuansa estetika, termasuk penataan estetika ruangan dan pekerjaan dekoratif.
2. Rehabilitasi atau renovasi ruang kerja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
3. Penataan lingkungan atau estetika gedung, yang lebih berfungsi sebagai kenyamanan internal.
4. Pengadaan barang-barang sekunder, yang tidak mempengaruhi peningkatan kinerja kedewanan secara signifikan.
“Kalau kegiatan estetika dan renovasi yang tidak urgen bisa ditunda, maka beban fiskal akan jauh lebih ringan. ASN tidak boleh menanggung penghematan seorang diri,” tambah Hariyadi.
KIB Riau mendorong Gubernur Riau dan DPRD untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap pos belanja di Sekretariat DPRD Riau. Hariyadi menilai perlu ada keberanian politik dalam menunda kegiatan yang bukan prioritas demi menjaga keseimbangan fiskal.
“Semua perangkat daerah harus ikut melakukan efisiensi. Penghematan harus merata dan berkeadilan, bukan hanya di satu sisi saja,” tegasnya.(tim)
