Pekanbaru Riau, 1 Mei 2026 (koalisinews.com) – Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Ade Nanda Febrian Siregar selaku BPK ISMEI ( Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia ) menyampaikan refleksi mendalam terkait kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih menjadi tantangan serius di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Hari Buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei memiliki sejarah panjang sebagai simbol perjuangan kaum pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk tuntutan jam kerja yang manusiawi. Di Indonesia sendiri, Hari Buruh telah ditetapkan sebagai hari libur nasional sejak tahun 2013 dan terus menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan pekerja.
Kondisi PHK dan Tantangan Ketenagakerjaan
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, angka PHK dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan lebih dari 3,6 juta pekerja kehilangan pekerjaan.
Memasuki tahun 2024, angka PHK kembali mengalami peningkatan, dan hingga Februari 2025 tercatat sebanyak 18.610 pekerja terdampak PHK secara nasional.
Adapun tiga provinsi dengan jumlah PHK tertinggi pada tahun 2025 adalah:
- Jawa Tengah: 10.677 pekerja
- Riau: 3.530 pekerja
- DKI Jakarta: 2.650 pekerja
Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau termasuk daerah yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganan isu ketenagakerjaan.
Dampak PHK terhadap Perekonomian
Menurut Ade Nanda Febrian Siregar, meningkatnya angka PHK di tengah ketidakpastian ekonomi global dapat memberikan dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, antara lain:
- Meningkatkan angka kemiskinan
- Mendorong kenaikan pengangguran
- Menurunkan daya beli masyarakat
- Memperlambat pertumbuhan ekonomi
- Memicu potensi resesi akibat penurunan konsumsi dan investasi
- Menambah beban sosial masyarakat
“PHK bukan hanya persoalan individu pekerja, tetapi juga berdampak sistemik terhadap perekonomian daerah dan nasional,” ujarnya.
Rekomendasi Strategi Antisipasi PHK Massal 2026
Dalam upaya mencegah dan meminimalisir lonjakan PHK, BPK ISMEI memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Riau, antara lain:
1. Kebijakan Preventif
- Program “Riau Anti PHK”
- Insentif pajak bagi perusahaan yang tidak melakukan PHK
- Subsidi gaji sektor terdampak
- Sistem peringatan dini (early warning system)
2. Peningkatan Kualitas SDM
- Program reskilling dan upskilling tenaga kerja
- Kolaborasi dengan industri, BLK, dan perguruan tinggi
- Pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja
3. Perlindungan Sosial Pekerja
- Bantuan transisi bagi korban PHK
- Subsidi pelatihan dan transportasi kerja
- Optimalisasi program JKP BPJS Ketenagakerjaan
4. Penciptaan Lapangan Kerja
- Hilirisasi sektor unggulan (sawit dan migas)
- Program padat karya daerah
- Penguatan UMKM dan ekonomi digital
5. Percepatan Investasi
- Kemudahan perizinan (one stop service)
- Insentif bagi investor padat karya
- Prioritas sektor industri strategis
6. Link and Match Pendidikan
- Sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan industri
- Program magang dan sertifikasi kompetensi
- Penguatan BLK berbasis pasar kerja
7. Kolaborasi dan Pendekatan Wilayah
- Kebijakan berbasis potensi daerah
- Kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat
Penutup
Melalui momentum May Day 2026, BPK ISMEI menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Buruh adalah kita, yang berpeluh demi masa depan keluarga. Sudah seharusnya negara hadir untuk melindungi hak-hak pekerja serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan,” tegas Ade Nanda Febrian Siregar.
Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan Provinsi Riau mampu menghadapi tantangan ketenagakerjaan serta mewujudkan ekonomi daerah yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
