PEKANBARU (Koalisinews.com), – Ketua DPD LSM BARA API Riau, Jasril RZ, semakin gencar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pekanbaru, Yuliarso, sebagai tersangka. Jasril menilai KPK harus bertindak cepat dan tegas, mengingat nama Yuliarso sudah disebut dalam pers rilis OTT Pj Walikota Pekanbaru, di mana dia diduga menerima aliran dana sebesar Rp150 juta.
“KPK jangan berhenti di tiga tersangka saja. Yuliarso juga harus diproses karena namanya jelas disebut menerima uang hasil korupsi. Kami meminta KPK untuk segera menetapkan status hukum kepada Yuliarso agar penegakan hukum berjalan adil,” ujar Jasril, Kamis (5/12/2024).
Jasril mengkritik sikap Yuliarso yang dinilai tidak kooperatif. Pasalnya, sejak namanya disebut dalam konferensi pers KPK, Yuliarso terkesan menghindar dan tidak memberikan keterangan yang tegas kepada publik. “Apa maksudnya diam? Apakah dia pikir ini cara untuk lepas dari hukum? Jangan sampai ada kesan pejabat seperti dia kebal hukum!” tegas Jasril.
Selain itu, Jasril juga menyoroti dugaan penyalahgunaan dana BLUD Perparkiran dan penggunaan dana untuk Bus TMP memakai dana APBD kota pekan baru, tahun 2022 Rp 21 Miliar dan tahun 2024 Rp 30 Miliar yang selama ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Yang kuat Dugaan kami ada kerugian Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran tersebut, Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengelolaan zona parkir di bawah UPT BLUD diduga sarat korupsi. Dan Penggunaan Dana Perawatan Bus TMP
“Dana BLUD dan Dana Buat penggunaan Perawatan Bus TMP itu adalah milik rakyat. Pengelolaannya harus transparan dan sesuai aturan. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada laporan keuangan yang jelas, dan ada dugaan kuat uang dari dua zona parkir hilang begitu saja. Apakah ini permainan oknum pejabat? KPK harus menyelidiki sampai tuntas!” desak Jasril.
Menurut Jasril, KPK juga harus memperluas penyelidikan untuk menggali lebih dalam dugaan korupsi dalam pengelolaan dana BLUD ini. “Kasus OTT hanya puncak gunung es. Masih banyak permainan di bawahnya yang harus diungkap. Jika Yuliarso sudah menerima aliran dana dari OTT, kemungkinan besar dia juga terlibat dalam skandal BLUD,” tambahnya.
LSM BARA API menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jasril berharap KPK tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.
“Kami tidak akan berhenti. Kami akan memastikan Yuliarso dan semua oknum yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini bukan hanya tentang hukum, tapi juga menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di negeri ini,” pungkas Jasril dengan penuh semangat.
Masyarakat Pekanbaru kini menanti langkah tegas dari KPK untuk membongkar tuntas semua dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Dishub Kota Pekanbaru. “KPK harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar berdiri di sisi keadilan, tanpa pandang bulu,” tutup Jasril.(tim)
