PEKANBARU – Persoalan kerusakan jalan yang menjadi akses utama masyarakat Tapung Raya, Kabupaten Kampar, menjadi perhatian serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara ninik mamak Tapung Raya dan DPRD Provinsi Riau.
Pertemuan tersebut membahas kondisi infrastruktur jalan yang dinilai membutuhkan penanganan serius dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah Tapung dan sekitarnya.
RDP dibuka oleh Edi Basri dan dipimpin oleh Farisman Ikhwan, dengan dihadiri sejumlah anggota DPRD Riau, di antaranya Eva Juliana, Abdullah, Raja, dan Akmal Fatullaah. Turut hadir perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Tapung serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.
Dalam pembahasan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat.
DPRD Riau Soroti Keterbatasan Anggaran
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solihin, yang berasal dari daerah pemilihan Kampar, menyoroti aspirasi masyarakat Tapung, termasuk masyarakat Tapung Hulu, terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah kebutuhan pembangunan, termasuk pelebaran Jembatan Sungai Sibam, telah masuk dalam perencanaan anggaran. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala fiskal.
Menurutnya, panjang jalan provinsi di Riau yang mencapai hampir 3.000 kilometer menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Kondisi tersebut mendorong perlunya sinergi antara pemerintah, DPRD, masyarakat adat, dan kalangan dunia usaha agar penanganan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal.
Ketua DPRD Kampar: Jangan Berhenti pada Wacana
Dalam RDP tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kampar turut menyoroti sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur, termasuk Jembatan Sungai Sibam, Jembatan Rumbio, serta akses jalan di wilayah XIII Koto Kampar.
Ia berharap pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian tindak lanjut atas persoalan infrastruktur yang dibahas, bukan sekadar wacana tanpa realisasi.
Eva Juliana Minta Komitmen Tertulis Perusahaan
Anggota DPRD Riau, Eva Juliana, mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar untuk ikut berkontribusi dalam mengatasi persoalan kerusakan jalan.
Ia menilai keterlibatan dunia usaha penting mengingat aktivitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur.
Eva juga meminta agar komitmen perusahaan tidak hanya disampaikan secara lisan. Ia mendorong adanya pernyataan tertulis di atas meterai sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan jalan.
Langkah tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperjelas kesediaan perusahaan, bentuk kontribusi, serta tindak lanjut yang dapat dilakukan bersama pemerintah daerah.
Gotong Royong dan Pemanfaatan CSR
Anggota DPRD Riau, Raja, menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur di Tapung Raya.
Ia menyebutkan bahwa kehadiran perwakilan sekitar 40 perusahaan dalam forum tersebut menjadi momentum untuk membangun kesepahaman mengenai pentingnya kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Perusahaan juga diharapkan mengambil bagian melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Namun, kontribusi tersebut perlu diarahkan secara tepat guna agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung perbaikan akses jalan dan infrastruktur yang dibutuhkan.
Sementara itu, Akmal Fatullaah menegaskan bahwa forum tersebut seharusnya tidak
digunakan untuk saling menyalahkan.
Ia mengajak seluruh pihak mengedepankan pencarian solusi dengan membangun komunikasi dan komitmen bersama.
Senada dengan itu, Abdullah mempertanyakan sejauh mana komitmen perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kampar untuk ikut menyelesaikan persoalan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat.
Edi Basri Soroti Kualitas Pembangunan Jalan
Edi Basri menyoroti persoalan kerusakan jalan yang menurutnya perlu dilihat dari aspek kualitas pekerjaan dan kesesuaian spesifikasi teknis.
Ia menegaskan bahwa persoalan jalan tidak cukup hanya dibahas dari sisi anggaran, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas konstruksi, daya tahan jalan, serta kesesuaiannya dengan kondisi dan beban kendaraan yang melintas.
Evaluasi teknis diperlukan untuk memastikan penyebab kerusakan sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
Dalam forum tersebut, perwakilan Dinas PUPR Provinsi Riau, Khairul Rizal, turut menyampaikan penjelasan terkait data dan kondisi infrastruktur. Rincian data yang disampaikan masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Suhaili Datuk Mudo: Perusahaan Diharapkan Ikut Membangun Jalan
Perwakilan ninik mamak Tapung Raya, Suhaili, menyampaikan terima kasih kepada DPRD Riau dan seluruh pihak yang telah hadir dalam RDP tersebut.
Ia berharap pertemuan itu menghasilkan komitmen nyata dari pimpinan perusahaan untuk bersama-sama mendukung pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah Tapung Raya.
Menurutnya, persoalan infrastruktur menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga diperlukan keseriusan seluruh pihak dalam mencari jalan keluar.
Suhaili juga menyampaikan peringatan bahwa masyarakat dapat mengambil langkah menghentikan aktivitas apabila kesepakatan dan komitmen yang diharapkan tidak terlaksana. Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa masyarakat menginginkan tindak lanjut nyata atas aspirasi yang telah disampaikan.
Karena itu, ia berharap perusahaan tidak hanya hadir dalam forum pertemuan, tetapi juga menunjukkan kesungguhan melalui langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan.
M. Rais Hasan Piliang, SH.MH, IKST Dorong Kolaborasi Dunia Usaha
Dalam kesempatan yang sama, Rais dari IKST menyoroti keberadaan perusahaan yang beroperasi di wilayah Tapung Raya.
Berdasarkan pemetaan yang disampaikannya, dari sekitar 40 perusahaan yang menjadi perhatian dalam pembahasan, diperkirakan 50 persen berada di wilayah Tapung Raya. Data tersebut masih perlu diverifikasi untuk memastikan jumlah dan sebaran perusahaan yang dimaksud.
Ia juga menyinggung potensi ekonomi sektor minyak dan gas bumi yang disebut mencapai nilai sekitar Rp5 triliun, meskipun rincian dasar perhitungan dan cakupan nilai tersebut masih perlu diperjelas.
Selain itu, ia menyoroti pembangunan jalan tol sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur strategis nasional. Menurutnya, masyarakat Tapung Raya perlu memperoleh perhatian dalam pengembangan konektivitas dan akses transportasi, termasuk terkait akses menuju jalan tol.
Rais menyatakan kesiapan untuk mendukung gerakan bersama dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik di wilayah tersebut.
Menunggu Realisasi, Bukan Sekadar Janji
RDP antara ninik mamak Tapung Raya dan DPRD Riau tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan tanggung jawab sosial dunia usaha.
Persoalan kerusakan jalan membutuhkan penanganan yang terukur, mulai dari identifikasi penyebab kerusakan, penentuan prioritas perbaikan, kepastian anggaran, hingga kemungkinan dukungan perusahaan melalui mekanisme yang transparan dan sesuai ketentuan.
Masyarakat berharap hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan kesepakatan yang jelas, termasuk siapa yang bertanggung jawab, bentuk kontribusi yang diberikan, serta jadwal pelaksanaannya.
Pada akhirnya, masyarakat Tapung Raya menunggu bukti nyata. Sebab, bagi warga, jalan yang layak bukan sekadar persoalan pembangunan fisik, melainkan kebutuhan mendasar yang berkaitan dengan kelancaran ekonomi, keselamatan perjalanan, dan kesejahteraan masyarakat.(thy)
