PADANG 9 Juni 2026 (koalisinews.com) — Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Pengurus Wilayah II (Sumatera Bagian Tengah) di bawah kepemimpinan Koordinator Wilayah (Korwil) Farhan Abrar, secara resmi mendesak seluruh Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera untuk segera merampungkan dan mengintegrasikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLHD) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum akhir tahun 2026.
Langkah ini menjadi poin resolusi krusial dalam agenda Temu Ilmiah Wilayah II ISMEI, yang digelar kolaboratif bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Baiturrahmah dalam forum Sumatera Economic Resurgence Forum 2026 di Kota Padang. Melalui momentum ini, mahasiswa ekonomi di bawah komando Farhan Abrar menegaskan sikap untuk beralih dari sekadar pengamat angka pertumbuhan menjadi arsitek kebijakan dan penggerak hilirisasi hijau menuju Indonesia Emas 2045.
Menggugat “Paradoks Ekonomi Sumatera”
Korwil ISMEI Wilayah II, Farhan Abrar, menyatakan bahwa konsolidasi pemikiran kritis mahasiswa ini dipicu oleh paparan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Kapusdal PPLH Sumatera, Zamzami, SE., MM., mengenai potret “Paradoks Ekonomi Sumatera”.
Berdasarkan data makro, Sumatera menjadi penopang utama dengan menguasai sekitar 38% cadangan migas nasional dan sepertiga suplai CPO dunia. Namun di sisi lain, wilayah ini harus menanggung beban kerusakan ekologi berupa hilangnya 2,6 juta hektar hutan primer, yang menjatuhkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sumatera ke angka 62,8.
“Hilirisasi tanpa sustainability hanya memindahkan kerusakan dari hulu ke hilir. Pertumbuhan PDB yang semu dengan mengorbankan daya dukung lingkungan adalah bentuk defisit ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, di bawah wadah ISMEI Wilayah II, kami siap mengawal transisi menuju hilirisasi sirkular yang inklusif dan berbasis pada batasan ekologi,” ungkap Farhan Abrar dalam pernyataan resminya di Padang.
Kedaulatan Energi Berkeadilan dan Stabilitas Investasi
Selain tata ruang dan industri, Farhan Abrar memberikan perhatian khusus pada rencana strategis Kementerian ESDM terkait proyek Supergrid Indonesia dan Interkoneksi Sumatera-Jawa pada tahun 2031. Mahasiswa ekonomi mendesak pemerintah agar pemerataan kelistrikan di 10.068 lokasi perdesaan terpencil di Sumatera benar-benar direalisasikan terlebih dahulu demi asas keadilan sosial.
Guna memastikan kestabilan ekosistem transisi energi tersebut,
forum ini menyinergikan komitmen dari berbagai pilar strategis yang hadir:
Wakapolda Sumatera Barat (Brigjen Pol. Solihin, S.I.K., M.H., CSPH): Menjamin stabilitas kamtibmas sebagai fondasi utama untuk mengawal masuknya investasi hijau dan perlindungan sektor pangan di daerah.
Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (Muhammad Abrar Ali, S.H., M.H.): Menyuarakan pentingnya just transition (transisi berkeadilan) agar arus digitalisasi di sektor energi tidak mengorbankan hak-hak kesejahteraan para pekerja lapangan.
Tiga Aksi Taktis Regional Mahasiswa Ekonomi
Pasca-pertemuan di Universitas Baiturrahmah ini, Farhan Abrar menegaskan bahwa ISMEI Wilayah II meluncurkan tiga program kerja taktis regional yang berorientasi pada aksi nyata:
Advokasi Kebijakan Daerah: Memanfaatkan komitmen PUSDAL LH Sumatera yang membuka database IKLH secara transparan untuk menyusun policy brief berbasis data ilmiah, yang akan diserahkan langsung ke DPRD di masing-masing daerah.
Inkubasi Bisnis Hijau: Mendorong kader ekonomi di berbagai kampus Sumatera untuk merintis startup ekonomi sirkular dan teknologi pertanian (agri-tech).
Edukasi Keuangan: Menggalakkan literasi masyarakat mengenai skema pembiayaan hijau (green finance).
“Generasi yang hebat bukan yang berhasil mengeksploitasi alam demi kekayaan sesaat, melainkan yang mampu mewariskan lingkungan produktif untuk masa depan. ISMEI Wilayah II siap berkolaborasi menjadi mitra kritis pemerintah sekaligus garda terdepan dalam membangun Cetak Biru Hijau Pulau Sumatera menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Farhan Abrar.
