PP ISMEI: Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat, Perkuat Stabilitas Ekonomi, dan Jaga Persatuan Bangsa di Tengah Ketidakpastian Global
Jakarta, 26 Juni 2026 (koalisinews.com) – Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (PP ISMEI) melalui Badan Pengawas dan Konsultasi (BPK) menyampaikan kajian dan rekomendasi kebijakan terkait kondisi perekonomian nasional yang saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan global, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, ketidakpastian ekonomi dunia, hingga meningkatnya tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Badan Pengawas dan Konsultasi PP ISMEI, Ade Nanda Febrian Siregar, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengedepankan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah situasi global yang tidak menentu.
Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PP ISMEI merekomendasikan beberapa kebijakan seperti hal nya agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat mengingat potensi dampaknya terhadap inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya distribusi barang dan jasa, serta penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
“Di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, perlindungan terhadap daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat secara luas,” ujar Ade Nanda.
Selain itu, Ade Nanda selaku PP BPK ISMEI juga merekomendasikan agar mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia, namun pelaksanaannya perlu terus disempurnakan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
PP BPK ISMEI merekomendasikan agar prioritas penerima manfaat MBG lebih difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah pedesaan yang membutuhkan dukungan lebih besar dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat. Selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dan memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa.
Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG perlu diperketat, termasuk pada pengelolaan dapur dan distribusi program, guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik. PP ISMEI menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis harus dijalankan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
Terkait Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, PP ISMEI menilai bahwa program tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong pemerataan pembangunan. Namun demikian, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala agar tujuan pembentukan koperasi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
PP BPK ISMEI merekomendasikan agar pengembangan Koperasi Merah Putih diprioritaskan pada wilayah 3T dan desa-desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan ekonomi, permodalan, dan distribusi. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah yang selama ini masih tertinggal.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya sistem pengawasan yang kuat, transparansi pengelolaan, serta akuntabilitas yang jelas guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi. Program Koperasi Merah Putih harus menjadi sarana penguatan ekonomi rakyat, bukan menjadi ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun keuangan negara.
Lebih lanjut, Ade Nanda mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, mahasiswa, pemuda, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan bangsa.
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya di era digital yang rentan terhadap penyebaran hoaks, disinformasi, dan berbagai bentuk provokasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
“Perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, seluruh elemen bangsa harus tetap mengedepankan persatuan, berpikir kritis, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Kita harus bersama-sama menjaga persatuan nasional dan waspada terhadap berbagai upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat,” tegasnya.
PP ISMEI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis yang konstruktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah melalui kajian yang objektif dan berbasis kepentingan rakyat. Di tengah ketidakpastian global, diperlukan kebijakan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan demi terwujudnya Indonesia yang maju, kuat, dan sejahtera.
Ade Nanda Febrian Siregar
Badan Pengawas dan Konsultasi (BPK) PP ISMEI
Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (PP ISMEI)
